Istilah post-truth tiba-tiba naik daun setelah Oxford Dictionaries memilihnya sebagai word of the year pada 2016. Pemilihan tersebut terkait dengan fenomena post-truth yang telah memorakporandakan kesehatan alam pikir masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Kini—2 tahun kemudian, giliran kita yang harus bersiap menghadapi terjangan “badai” ini.
Sebuah buku relatif baru (Februari, 2018), berjudul Post-Truth karangan Lee McIntyre dapat menjadi panduan yang sangat komprehensif tentang tema ini. Mumpung pada hari-hari ini—menjelang pilpres Indonesia, istilah post-truth menjadi refren para politisi.
Mengapa disebut post-truth? Penulis yang merupakan seorang filsuf sekaligus peneliti dengan karya-karya yang cukup banyak memberi alasan yang baik, bahwa bukan berarti kita telah melangkah, melampaui kebenaran, namun bahwa kebenaran sekarang sedang terhalang atau bahkan digodam—menjadi tidak relevan. Kebenaran sedang ditantang secara masif, dan aksi ini merupakan sebuah strategi untuk memenangkan dominasi politik.
Menurut Oxford Dictionaries, definisi post-truth adalah: berkaitan dengan kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, ketimbang hal-hal yang mendukung emosi atau keyakinan pribadi. Ini terjadi ketika seseorang menampik data-data resmi, dan menerima hanya yang mendukung keyakinan atau opininya. Akhirnya, mereka hanya menerima “yang rasa-rasanya benar”, bukan “yang secara faktual benar”.
Dalam kontestasi politik menjelang pilpres, sering kita mendengar politikus berbicara, “Rezim ini telah memasukkan tenaga kerja asing hingga jutaan.” Padahal, perkara angka TKA ini, ada catatannya, dan secara faktual bertentangan dengan klaim tersebut. Namun demikian, fakta itu tidak mau diterima. Alih-alih berpedoman pada data, politikus tersebut memaparkan aneka pengakuan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka semakin sering melihat tenaga asing berlalu lalang. Mereka merasa terancam, mereka merasa jumlah meningkat. Demikianlah, “yang rasa-rasanya benar” menjadi pembenaran, berkedok merakyat/populis, untuk mengatakan bahwa data faktual itu tidak valid, atau bahkan dibengkokkan secara sengaja oleh rezim.
Dulu juga pernah terjadi perdebatan di ranah twitter, tentang jumlah peserta REUNI 212 pada 2 Desember 2018. Jumlah peserta ini bergeser menjadi komoditas politik, sebab banyak tokoh yang merasa perlu untuk turun tangan. Akal sehat mencoba menjelaskan dari berbagai pendekatan yang saintifik, bahwa dengan membandingkan dan menerapkan rasio jumlah manusia per meter, perkiraan jumlah peserta reuni tersebut sekitar 700 ribu – 1 juta orang. Tentu saja pendapat ini menuai penyangkalan.
Salah satunya dibalas dengan melampirkan foto udara yang menunjukkan padatnya area monas. Lalu, ia mengatakan, “Coba lihat betapa padatnya. Rasakan sendiri, apakah jumlah sebanyak itu hanya 1 juta!” Lagi-lagi kebenaran dibawa pada ranah perasaan.
Menurut Lee, ini telah menjadi tren:
… banyak orang melihat post-truth sebagai bagian dari tren internasional yang sedang berkembang, dimana sebagian orang merasa berani mencoba membengkokkan kenyataan sehingga sesuai dengan opini mereka, ketimbang sebaliknya. Ini bukan sekadar gerakan yang mengampanyekan irelevansi fakta, tapi justru sebuah tuduhan bahwa fakta selalu bisa ditutupi, dipilih, dan disajikan dalam konteks politik yang mendukung sebuah interpretasi atas kebenaran di antara interpretasi-interpretasi lainnya.
Dengan kata lain, terdapat tuduhan bahwa kebenaran bukan saja tak relevan, tapi juga tidak ada. Yang ada adalah kebenaran menurut versi yang mana. Kebenaran versi oposisi? Kebenaran versi penguasa? Kebenaran versi lawan politik?
Ini merupakan sebuah situasi yang patut disayangkan, mempertimbangkan mahalnya kerugian yang harus kita bayar. Lee mendaftar beberapa kasus yang kiranya akan membuat kita tercengang.
Ketika Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki mengklaim bahwa obat-obatan antiretroviral merupakan bagian dari plot Barat, dan bahwa bawang putih dan jus lemon bisa dipakai untuk menyembuhkan AIDS, lebih dari 300.000 orang tewas. Ketika Presiden Trump berkeras bahwa perubahan iklim adalah sebuah hoax yang dibuat-buat oleh pemerintahan Cina untuk menghancurkan ekonomi Amerika, konsekuensi jangka panjang akan sama mengerikannya, bahkan lebih dari itu.
Maka itu, permasalahan sesungguhnya, menurut saya, bukan saja isi suatu keyakinan tertentu (yang keterlaluan), tapi ide bahwa—tergantung dari isi kebenaran yang diinginkan seseorang—beberapa fakta lebih penting ketimbang fakta lainnya. Jangan berpikir bahwa penolak perubahan iklim tidak percaya pada fakta-fakta, kenyataannya yang mereka inginkan hanyalah menerima fakta-fakta yang membenarkan ideologi mereka saja.
Seperti halnya semua penggagas teori konspirasi, mereka mengamalkan standar ganda, di mana mereka secara bersamaan memercayai (tanpa bukti) bahwa ilmuwan-ilmuwan iklim dunia merupakan bagian dari konspirasi global untuk meramaikan bukti tentang perubahan iklim, tapi kemudian, mereka memilih-milih data statistik yang menunjukkan bahwa temperatur global tidak naik di 2 dekade terakhir.
Segenap penyangkal dan ideolog secara rutin memeluk standar ganda berupa keraguan terhadap fakta-fakta yang tak mau mereka percayai, seiring dengan keyakinan mereka terhadap fakta-fakta yang mendukung agenda mereka sendiri. Kriteria utamanya adalah apa yang mendukung kepercayaan dasar mereka. Ini bukanlah penolakan atas fakta, tapi sebuah korupsi atas proses pengumpulan fakta dan penggunaannya untuk membentuk keyakinan orang akan realitas.
Ini adalah sebuah permainan, yang biasanya murni politis, atau terkait dengan lobi. Mempermainkan fakta, membuat sesuatu seolah benar hanya karena mereka ingin dipercaya, adalah sesuatu hal yang sering terjadi. Permasalahannya, dalam konteks politik, permainan membahayakan struktur tatanan masyarakat. Bisakah kita membayangkan sebuah masyarakat yang kacau pola berpikirnya? Bisakah kita membayangkan masyarakat yang lebih percaya dengan hoax, masyarakat yang menolak ilmu pengetahuan (science denial), hanya karena suatu pandangan terkesan membela kepentingan mereka?
Ini merupakan sebuah tantangan terhadap hirarki prinsip kemanusiaan. Maraknya post-truth, menantang keberanian masyarakat (dan politisi) untuk menaruh kejernihan pikir di atas strategi politik.
Dalam buku ini, Lee menjabarkan secara bagus. Ia juga memprihatinkan klaim-klaim dari Trump yang dengan entengnya menuduh koran atau majalah yang berseberangan dengannya sebagai jurnalisme berita bohong. Dia sukses merobohkan kepercayaan masyarakat terhadap berita. Bersamaan dengan itu, ia memanfaatkan media sosial untuk secara langsung memberikan berita segar dari moncong mulutnya, tanpa difilter.
Pada bagian akhir, Lee memberikan konklusi yang bersifat profetik. Ia mengingatkan bahwa permainan memiliki risiko yang tidak kecil:
Entah kita menyebutnya post-truth atau pre-truth, mengabaikan realitas itu berbahaya. Dan itulah yang sedang kita bicarakan di sini. Bahaya post-truth bukan hanya bahwa kita mempersilakan opini-opini dan perasaan kita memegang peranan dalam membentuk apa yang kita pikir sebagai fakta dan kebenaran, tapi bahwa dengan melakukan hal tersebut, kita mengambil risiko untuk terasing dari kenyataan itu sendiri.
BOOQSY 